Dari Rimba Bakau, Mama-Mama Friwen Menjahit Ketahanan Pangan Raja Ampat

 

Kalau nama Raja Ampat disebut, yang muncul di kepala kebanyakan orang pasti laut. Air sebening kaca, terumbu karang warna-warni, ikan berkelompok seperti awan yang bergerak, atau kalau beruntung, pari manta melintas pelan di bawah perahu. Saya sendiri begitu, setiap kali dengar nama itu, bayangan yang muncul selalu bawah laut, bukan daratannya, apalagi hutan bakaunya.

 

Tapi ternyata, ada cerita lain yang jarang sampai ke brosur wisata. Cerita itu bukan datang dari kedalaman laut, melainkan dari balik pagar hijau rapat yang selama ini cuma dianggap pembatas antara darat dan laut: mangrove. Di sebuah kampung kecil bernama Friwen, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, hutan bakau justru jadi tempat lahirnya sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar pemandangan indah, yaitu ketahanan pangan.

 

Friwen sendiri bukan kampung besar. Hanya sekitar 60 kepala keluarga tinggal di sana, di sebuah pulau kecil yang untuk sampai ke kebun saja warganya harus menyeberang selat dengan perahu. Tidak ada sorotan kamera turis di sini, tidak ada rombongan snorkeling yang singgah. Tapi justru di tempat sekecil dan sesepi inilah, sebuah eksperimen sosial yang jauh lebih besar dari ukurannya sedang berlangsung, tentang bagaimana perempuan-perempuan kampung mengambil alih tanggung jawab menyelamatkan alam sekaligus mengisi perut keluarga mereka sendiri.

 

Mangrove yang Menjaga Laut dan Isi Piring

Kalau dilihat sekilas, mangrove memang hanya tampak seperti hutan yang tumbuh di batas antara darat dan laut. Padahal, akar-akarnya yang rapat bekerja seperti ruang pembibitan alami bagi larva ikan dan krustasea sebelum biota itu bergerak ke perairan yang lebih terbuka. Guguran daunnya pun tidak berhenti menjadi sampah. Ia berubah menjadi detritus, sumber energi penting dalam rantai makanan pesisir.

 

Karena itu, cerita tentang ketahanan pangan di Friwen sebenarnya tidak dimulai ketika mama-mama menanam sayur atau mengolah buah aibon. Ceritanya dimulai jauh sebelumnya, ketika mangrove masih mampu menyediakan habitat bagi ikan, kepiting, dan kerang. Hutan yang sehat pada akhirnya ikut menentukan apa yang tersedia di meja makan.

 

Mangrove juga berfungsi menyaring sedimen dan polutan sehingga kualitas perairan tetap terjaga. Di wilayah seperti Raja Ampat, hubungan itu terasa sangat dekat: hutan di pesisir tidak berdiri sendiri dari laut. Kerusakan di daratan dapat berimbas pada ruang hidup biota laut, dan pada akhirnya memengaruhi sumber protein masyarakat.

 

Persoalannya menjadi semakin rumit ketika perubahan iklim ikut masuk ke dalam cerita. Kenaikan muka air laut dapat mengancam habitat pemijahan ikan dan krustasea, cuaca ekstrem dapat mengganggu siklus produksi pangan, sementara intrusi air laut berpotensi mengurangi ketersediaan air tawar untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Artinya, menjaga mangrove bukan hanya soal menyelamatkan pohon, tetapi juga memperkuat kemampuan kampung menghadapi perubahan yang datang dari luar kendali mereka.

 

Panggilan Nurani yang Menepis Karier Mapan

Cerita ini tidak bisa dilepaskan dari sosok Loesye Fainsenem, atau akrab disapa Lusy. Perempuan berusia 42 tahun ini sebenarnya pernah punya jalan hidup yang mapan, menjabat sebagai Director of Sales di sebuah hotel ternama di Manokwari. Posisi yang menjanjikan stabilitas, gaji baik, dan prestise, yang bagi kebanyakan orang sudah cukup jadi alasan untuk bertahan seumur hidup.

 

Tapi ada yang mengganjal. Di tengah rutinitas kerja kantoran itu, Lusy merasakan jarak antara dirinya dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di sekitarnya. Sampai akhirnya ia mengambil keputusan yang jarang berani diambil orang, meninggalkan kariernya, dan menjawab apa yang ia sebut sebagai panggilan nurani.

 

Langkah itu membawanya ke Friwen, kampung kecil yang bahkan bukan tanah kelahirannya sendiri. Di sana, ia tidak datang sebagai orang luar yang membawa solusi instan seperti kebanyakan proyek pemberdayaan pada umumnya. Ia lebih memilih duduk, mendengar, dan belajar bersama warga. Dari situlah ia perlahan memahami bahwa yang paling tahu persoalan mangrove dan pangan lokal bukan pihak luar, melainkan mama-mama di kampung itu sendiri.

 

Cara pandang itu yang kemudian diringkasnya sendiri dalam satu kalimat yang menurut saya jadi semacam kunci dari keseluruhan gerakan ini: karena ada hutan, perempuan itu hidup, dan ketika perempuan kuat, kampung dan bangsa pun ikut menjadi kuat. Bukan kalimat kosong belaka, karena pada 2022, dedikasinya itu diganjar penghargaan Women Champion dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, sebuah pengakuan nasional atas kerja yang selama bertahun-tahun berjalan nyaris tanpa sorotan media.

 

Ketika Mama-Mama Jadi Penjaga Rimba Bakau

Kenapa harus perempuan yang jadi ujung tombak? Pertanyaan itu wajar muncul, dan jawabannya ternyata sederhana sekaligus masuk akal. Secara adat, kaum perempuan di Friwen memang yang paling sering keluar masuk hutan dan mangrove, mencari bia atau kerang, menanam ubi, atau sekadar mengumpulkan bahan makanan harian. Mereka yang paling dekat dengan ekosistem itu, sehingga paling paham juga ketika ekosistem itu mulai rusak.

 

Kerusakan yang dimaksud bukan main-main. Data pemantauan kawasan yang dikenal masyarakat adat sebagai hutan mangrove Doredor, kawasan yang dijaga turun-temurun oleh warga Friwen sekaligus dikenal sebagai pusat pemijahan ikan di Selat Dampier, mencatat bahwa dalam rentang sepuluh tahun, dari 2009 sampai 2019, tingkat kerusakan mencapai 57 persen, atau setara 133 hektare dari total luasan 233 hektare.

 

Penyebab utamanya sama seperti dugaan banyak orang, yaitu pemenuhan kebutuhan kayu untuk industri pariwisata yang tumbuh pesat di Raja Ampat. Padahal bagi warga Friwen, mangrove bukan sekadar pohon di pinggir pantai. Ia tempat ikan bertelur, tempat kepiting berkembang biak, sekaligus penjaga kualitas air laut yang jadi sandaran hidup nelayan.

 

Ironisnya, kerusakan itu justru datang dari sektor yang sama-sama dianggap bisa menyejahterakan warga, yaitu pariwisata. Homestay memang mendatangkan tamu dan rupiah, tapi kalau dibangun dengan menebang mangrove tanpa perhitungan, yang hilang justru fondasi hidup yang lebih mendasar, tempat ikan berkembang biak dan tempat pangan lokal tumbuh. Lalu, siapa yang akhirnya sadar lebih dulu bahwa ini tidak bisa dibiarkan?

 

Jawabannya, lagi-lagi, mama-mama kampung. Dari keresahan itulah, sejak sekitar 2014, mama-mama Friwen mulai bergerak sendiri, dengan dana dan tenaga swadaya. Kebun mereka berada di seberang selat, di Pulau Gam, sehingga setiap kali menyeberang untuk berkebun, mereka otomatis melintasi kawasan mangrove. Rute itu kemudian jadi semacam jalur patroli tak resmi. Ketika berpapasan dengan orang yang mencoba menebang mangrove, mama-mama tidak segan menegur langsung. Dan uniknya, kalau sudah mama-mama yang turun tangan, laki-laki pun jadi segan. Lambat laun, dengan cara sesederhana itu, kondisi mangrove yang tadinya rusak mulai pulih.

 

Keresahan yang sama juga dirasakan warga Kampung Yenbeser di sebelahnya, sehingga pada 2018 kegelisahan bersama itu ditata jadi langkah yang lebih terstruktur, dimulai dari pemetaan partisipatif dan identifikasi jenis mangrove di kawasan mereka sendiri. Hasilnya cukup mengejutkan, tercatat ada 16 jenis mangrove sejati dan 28 jenis asosiasi yang tumbuh di kawasan itu. Dari pemetaan itu pula, pelatihan mengolah mangrove sebagai bahan pangan lokal mulai digalakkan kembali, bukan cuma mengandalkan ingatan para tetua.

 

Ketahanan Pangan Tidak Hanya Datang dari Kebun

Ketika orang bicara pangan berbasis mangrove, perhatian kita mungkin langsung tertuju pada buah yang bisa diolah menjadi tepung. Padahal, sumber pangan dari ekosistem ini jauh lebih luas. Mangrove yang sehat menyediakan habitat bagi kepiting bakau dan berbagai moluska atau kerang yang menjadi sumber protein dan mineral bagi masyarakat pesisir.

 

Di titik ini, konservasi dan pangan kembali bertemu. Pemanfaatan kepiting dan kerang memang dapat menjadi sumber pendapatan keluarga, tetapi hanya akan bertahan kalau habitatnya tetap tersedia. Karena itu, rehabilitasi mangrove bukan pekerjaan yang berdiri sendiri dari urusan ekonomi. Ia adalah investasi untuk menjaga sumber pangan yang bisa dipanen berulang kali.

 

Mungkin ini pula yang membuat pengalaman mama-mama Friwen menarik. Mereka tidak sedang memilih antara hutan atau pangan. Mereka justru sedang merawat hutan supaya pangan tetap tersedia, sekaligus mencari cara agar hasil hutan dan laut dapat memberi nilai ekonomi tanpa menghabiskan sumber dayanya.

 

Dari Buah Pahit Menjadi Tepung Kehidupan

Selagi merawat mangrove, ternyata muncul kembali ingatan lama yang nyaris hilang. Para tetua di Friwen bercerita, dulu ada buah mangrove bernama aibon, dari jenis Bruguiera, yang jadi sumber pangan penting masyarakat pesisir. Konon, tradisi mengolah buah ini sudah ada sejak abad ke-14. Tepung kering dari buah aibon dulu jadi bekal andalan kalau warga harus bepergian jauh, karena tahan disimpan bertahun-tahun tanpa rusak.

 

Sayangnya, seiring masuknya bahan pangan dari luar kampung, tradisi itu perlahan ditinggalkan. Kini, hanya segelintir orang tua yang masih ingat caranya, sementara anak muda nyaris tidak ada yang tahu. Mengolah buah aibon jelas bukan perkara instan. Buah ini tidak bisa langsung dimakan karena mengandung tanin yang membuat rasanya pahit. Prosesnya panjang, mulai dari mengupas kulit, merebus untuk mengurangi kadar tanin, lalu menumbuknya hingga menjadi tepung.

 

Dari sekitar lima kilogram buah segar, hanya dihasilkan kurang lebih dua kilogram tepung. Tidak efisien memang, tapi justru di situlah nilainya, karena tepung itu kemudian bisa diolah jadi berbagai makanan modern, mulai dari mie, donat, kue kering, sampai pizza. Bagi saya, ini bagian paling menarik dari keseluruhan cerita. Sebuah tradisi pangan yang nyaris punah, dihidupkan kembali bukan dengan cara nostalgia semata, tapi dikawinkan dengan selera masa kini. Warisan leluhur abad ke-14 bertemu meja makan abad ke-21.

 

Menariknya, apa yang terjadi di Friwen bukan kasus terisolasi. Di kampung lain di Raja Ampat, seperti Yensawai, cerita serupa juga pernah muncul. Buah mangrove yang di sana biasa disebut aiwon, juga sempat jadi andalan pangan masyarakat pesisir sebelum akhirnya nyaris dilupakan seiring perubahan pola makan.

 

Ini menunjukkan satu hal, bahwa pengetahuan tentang mangrove sebagai sumber pangan sebenarnya pernah tersebar luas di sepanjang pesisir Raja Ampat, bukan cerita satu kampung saja. Yang membedakan Friwen, mungkin, adalah keberanian mama-mama di sana untuk tidak berhenti di romantisme masa lalu, tapi benar-benar menghidupkannya kembali jadi produk yang bisa dijual dan dinikmati generasi sekarang.

 

Dari Aibon ke Ragam Pangan Lokal

Bahan tentang ketahanan pangan mangrove juga memperlihatkan bahwa aibon dapat ditempatkan sebagai bagian dari diversifikasi pangan, bukan sekadar pengganti tepung. Buah Bruguiera gymnorrhiza dapat diolah menjadi bahan baku tepung sebagai substitusi sumber karbohidrat lokal. Dalam pengembangan produk, olahannya dapat diarahkan menjadi kue, keripik, dan berbagai camilan untuk pasar lokal.

 

Ada pula peluang mengolah sari buah mangrove menjadi sirup atau minuman tradisional. Di sisi lain, ekosistem mangrove yang terjaga dapat mendukung produk lain seperti madu mangrove, dengan pemanfaatan nektar bunga sebagai sumber pendapatan alternatif. Gagasan semacam ini penting karena semakin beragam produk yang bisa dihasilkan, semakin kecil ketergantungan masyarakat pada satu jenis komoditas.

 

Pertanyaan yang lalu muncul di kepala saya, kenapa pengetahuan seperti ini bisa nyaris hilang padahal jelas-jelas berguna? Jawabannya mungkin bukan karena masyarakat lupa begitu saja, tapi karena selama puluhan tahun tidak ada insentif untuk mempertahankannya.

 

Ketika beras dan mi instan bisa dibeli dengan mudah dari kapal yang singgah, mengolah buah aibon yang makan waktu berjam-jam jelas kalah praktis. Yang membuat Friwen berbeda, pengetahuan lama itu tidak sekadar dihidupkan kembali sebagai simbol identitas, tapi dipaksa berhadapan dengan pasar hari ini, lewat menu donat dan pizza yang jauh lebih relevan bagi lidah generasi muda dibanding bubur aibon polos ala nenek moyang.

 

Ketika Negara Akhirnya Mendengar

Bertahun-tahun bekerja swadaya tentu ada batasnya. Pada 2018, mama-mama dan pendamping mereka memberanikan diri membentuk badan hukum bernama Perkumpulan Kawan Pesisir, yang kini bekerja di dua kampung, Friwen dan Yenbeser. Filosofinya sederhana namun dalam: merawat mimpi, menumbuhkan inspirasi.

 

Titik baliknya datang pada 2022, ketika Kelompok Tani Mangrove Friwen-Yenbeser mengajukan usulan Hutan Desa langsung di hadapan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Bambang Hendroyono, di sela kegiatan penanaman mangrove di Yenatar, Pulau Gam. Kesempatan itu tidak disia-siakan.

 

Warga menyampaikan permohonan yang selama ini mengganjal, yaitu status hukum atas hutan yang sudah mereka tanam dan restorasi sendiri sejak 2019. Usulan itu bahkan disebut mendukung agenda yang jauh lebih besar dari sekadar kepentingan satu kampung, yaitu target nasional FOLU Net Sink 2030, dengan proyeksi serapan karbon negatif hingga 140 juta ton CO2e.

 

Hasilnya, meski butuh proses panjang, akhirnya membuahkan hasil konkret. Pada September 2024, terbit Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.11608/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2024, yang menetapkan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa Kampung Friwen seluas 1.025,55 hektare. Bukan cuma angka luas semata, SK itu juga membagi kawasan jadi tiga ruang kelola, yaitu Ruang Lindung seluas 473,41 hektare, Ruang Pemanfaatan seluas 269,14 hektare, dan Ruang Pemanfaatan berbasis Konservasi seluas 283 hektare. Sebuah pengakuan negara atas kerja bertahun-tahun yang sebelumnya berjalan nyaris tanpa sorotan sama sekali.

 

Lalu, apa yang berubah setelah SK itu turun?

Banyak. Struktur kelembagaan yang tadinya informal kini punya bentuk resmi, terdiri dari satu Lembaga Pengelola Hutan Desa, empat Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, satu kelompok patroli, dan satu Kelompok Kerja Perempuan Perlindungan Mangrove, lengkap dengan dokumen rencana kerja jangka panjang dan tahunan. Dengan status hukum yang jelas, masyarakat mulai bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Dinas Pertanian Kabupaten Raja Ampat, misalnya, memberi dukungan berupa alat cultivator, pupuk, dan bibit tanaman.

 

Ruang Pemanfaatan yang tadi disebut pun tidak dibiarkan kosong. Di sana, warga mengembangkan jasa lingkungan seperti mangrove tracking, forest tracking, bird watching, hingga wisata pasir timbul, diving, dan snorkeling, sementara hasil hutan bukan kayu diolah jadi produk yang lebih beragam dari sekadar tepung aibon, mulai dari sabun cair dan sabun padat berbahan mangrove, aneka anyaman tradisional dan suvenir, sampai komoditi hortikultura lewat sistem agroforestry jangka menengah.

 

Hutan yang Dijaga dengan Aturan, Bukan Sekadar Niat Baik

Status Hutan Desa memberi fondasi yang penting, tetapi status hukum saja tidak otomatis membuat ekosistem aman. Pengelolaan tetap membutuhkan aturan tentang ruang mana yang harus dilindungi dan ruang mana yang boleh dimanfaatkan. Bahan pengelolaan mangrove menekankan pentingnya pemetaan partisipatif, sehingga masyarakat ikut menentukan batas kawasan inti dan zona pemanfaatan terbatas.

 

Logikanya sederhana. Tidak semua bagian hutan harus dipanen, dan tidak semua bagian harus ditutup sama sekali. Kawasan tertentu dapat dialokasikan untuk pemanfaatan buah aibon atau biota laut, sementara kawasan yang sedang pulih perlu diberi ruang untuk beristirahat. Dengan cara itu, kegiatan ekonomi tidak memotong fungsi ekologis hutan primer.

 

Ada pula pendekatan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat adat, yaitu penutupan sementara terhadap pengambilan sumber daya pada periode tertentu. Dalam kerangka pengawasan berbasis masyarakat atau sasi, aturan adat, tokoh masyarakat, dan kesepakatan kampung dapat menjadi bagian dari mekanisme menjaga stok pangan. Bahkan kawasan yang dianggap sakral dapat diperlakukan berbeda dari kawasan pemanfaatan.

 

Restorasi pun tidak cukup hanya dengan menanam bibit. Pemulihan hidrologi, termasuk memperbaiki pola aliran air dan sistem pasang surut, menjadi bagian penting agar mangrove dapat tumbuh secara alami. Bibit lokal juga perlu diidentifikasi dan dilindungi karena kemampuan beradaptasinya lebih sesuai dengan kondisi ekologis setempat. Lagi-lagi, masyarakat adat bukan sekadar penerima program, tetapi bagian dari pemilik pengetahuan dan penjaga aset lingkungan itu sendiri.

 

Kopi Pertama di Tanah Surga Bahari

Salah satu bibit yang didatangkan adalah kopi, dari Jember dan Jayapura. Ini bukan hal kecil, karena inilah pertama kalinya dalam sejarah kawasan itu tanaman kopi ditanam di Raja Ampat. Rencananya ada sekitar 5.000 bibit kopi yang akan ditanam di bawah tegakan mangrove dan hutan produksi. Tiga sampai empat tahun lagi, kalau tumbuh baik, Raja Ampat akan punya kopi sendiri untuk pertama kalinya.

 

Selain kopi untuk jangka panjang, mama-mama juga memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur seperti kangkung dan bayam, sebagai jawaban kebutuhan jangka pendek. Ada juga rencana menanam nanas, semangka, pepaya, jeruk, durian, langsat, mangga, hingga alpukat. Logikanya sederhana, tapi di baliknya ada kesadaran ekologis dan ekonomis yang kuat sekaligus, menjaga hutan agar pangan tetap ada, dan menghadirkan pangan agar masyarakat punya kedaulatan atas perutnya sendiri.

 

Ada satu hal yang menarik dari cara mama-mama membagi jenis tanaman ini. Tanaman jangka pendek seperti sayur ditempatkan dekat rumah, supaya bisa dipanen setiap hari tanpa harus menyeberang selat dulu. Sementara tanaman jangka menengah dan panjang seperti buah-buahan dan kopi ditanam lebih jauh, di kebun seberang atau di bawah tegakan mangrove dan hutan produksi. Susunan ini membuat setiap keluarga selalu punya sesuatu untuk dipanen, entah hari ini, bulan depan, atau beberapa tahun ke depan. Semacam kalender panen yang disusun sendiri oleh warga, tanpa perlu konsultan pertanian dari luar untuk merancangnya.

 

Ekonomi yang Akhirnya Berputar di Kampung Sendiri

Raja Ampat dikenal sebagai destinasi wisata bahari kelas dunia, dengan homestay-homestay yang tumbuh subur di sepanjang pesisirnya. Tapi selama ini, banyak kebutuhan homestay, termasuk sayur dan bahan pangan, harus didatangkan dari Sorong, kota yang jaraknya tidak dekat. Ongkos mahal, waktu lama, dan yang paling ironis, uang wisatawan yang datang ke Raja Ampat justru banyak mengalir keluar dari Raja Ampat sendiri.

 

Di sinilah mimpi besar mama-mama Friwen berpijak. Kalau kebun sendiri bisa memasok kebutuhan homestay, tidak perlu lagi mendatangkan dari luar. Pasar sudah ada di depan mata, tinggal bagaimana memenuhinya. Bahkan sudah ada semacam pembagian peran yang disepakati bersama di kampung, tidak semua orang harus buka homestay, tapi harus ada yang menopang kebutuhan homestay itu lewat sayur, buah, dan bahan pangan lain.

 

Untuk memperkuat itu, warga yang tergabung dalam kelompok Perhutanan Sosial, kini berjumlah sekitar 35 mama-mama, terbagi dalam empat Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, yaitu pengelolaan mangrove, pertanian, kerajinan, dan jasa lingkungan yang masih dalam tahap perencanaan. Mama-mama yang sudah berusia lanjut diarahkan membuat kerajinan tangan seperti anyaman dan tikar, yang dijual sebagai cendera mata khas Raja Ampat kepada wisatawan.

 

Kalau mau dilihat dari angka, kontribusi perempuan di sini memang tidak main-main. Sekitar 80 persen peran aktif dalam pengelolaan kelompok usaha, mulai dari pengolahan mangrove, agroforestry, kerajinan tangan, sampai patroli dan kelompok kerja perlindungan mangrove, ada di tangan mama-mama. Mereka pula yang mengolah produk mangrove jadi pangan lokal, membuat sabun mangrove, memproduksi minyak kelapa dan VCO, sampai menjual sayur langsung ke homestay dan resort di sekitar kampung.

 

Lebih luas lagi, sekitar 90 persen perempuan di wilayah pesisir Raja Ampat memang menggantungkan hidupnya pada sumber daya pesisir, entah lewat pangan, etnobotani, pasar tradisional, pengambilan daun untuk tikar, berkebun, atau mencari ikan dan kerang. Bukan berlebihan kalau dikatakan, tanpa peran perempuan, sumber daya alam pesisir ini akan jauh lebih sulit dijaga.

 

Pembagian kelompok seperti ini penting, karena tidak semua mama-mama punya tenaga yang sama untuk turun ke kebun atau menyeberang ke mangrove setiap hari. Dengan sistem ini, semua tetap punya peran, dari yang muda yang kuat mengangkut buah aibon, sampai yang sepuh yang menganyam di teras rumah sambil mengawasi cucu. Tidak ada yang merasa tertinggal, dan justru dari situ, rasa memiliki terhadap program ini tumbuh lebih kuat, karena setiap orang tahu persis kontribusinya di mana.

 

Pada Juli 2025, digelar Festival Kerajinan hasil karya mama-mama Friwen, yang bahkan diikuti mama-mama dari kampung tetangga. Hasilnya, total penjualan kerajinan dan makanan olahan mencapai sekitar Rp20 juta dalam satu kali festival. Angka yang mungkin terdengar kecil bagi sebagian orang, tapi bagi kampung kecil berpenduduk sekitar 60 kepala keluarga, itu bukti nyata bahwa ekonomi mulai berputar di dalam komunitas sendiri, bukan sekadar lewat begitu saja bersama rombongan turis yang datang dan pergi. Dukungan itu bahkan sudah masuk ke anggaran resmi kampung, lewat alokasi dana desa sebesar 15 persen yang khusus diperuntukkan bagi program Perhutanan Sosial Friwen.

 

Dari Produk Rumahan ke Rantai Pasok Kampung

Di sinilah tantangan berikutnya muncul. Produk mangrove tidak cukup hanya bisa dibuat; ia harus punya kualitas, pasar, dan jalur distribusi. Pelatihan kurasi produk, misalnya, dapat membantu memperbaiki kemasan dan rasa agar produk turunan mangrove tidak berhenti sebagai oleh-oleh yang menarik di dalam kampung, tetapi memiliki daya saing ketika masuk ke pasar yang lebih luas.

 

Model kelompok usaha juga membuka ruang bagi perempuan untuk mengelola bisnis rumahan secara kolektif, mulai dari menentukan harga hingga mengatur pesanan. Dengan jumlah sekitar 35 perempuan yang terlibat dalam kelompok usaha, penguatan kapasitas semacam ini dapat menjadi jembatan antara kegiatan konservasi dan pendapatan rumah tangga.

 

Ekowisata menjadi peluang lain. Mangrove tracking, wisata edukasi penangkapan ikan tradisional, pemanenan komoditas mangrove secara berkelanjutan, sampai kuliner berbasis pangan lokal dapat dibuat sebagai satu pengalaman wisata. Wisatawan tidak hanya datang melihat alam, tetapi juga memahami bagaimana alam itu menopang kehidupan masyarakat.

 

Tantangan yang tidak kalah penting adalah logistik. Pulau-pulau kecil memiliki persoalan biaya dan jarak ketika produk hendak dibawa ke pasar. Karena itu, pembangunan infrastruktur distribusi, kerja sama dengan hotel, homestay, dan restoran, serta pemasaran digital dapat membantu memendekkan jarak antara produsen di kampung dan konsumen di luar Raja Ampat.

 

Kalau rantai ini berhasil dibangun, homestay dan resort tidak hanya menjadi tempat menjual kamar kepada wisatawan. Mereka juga bisa menjadi pasar tetap bagi sayur, buah, pangan olahan, kerajinan, dan produk lokal lainnya. Uang yang dibawa wisatawan pun punya peluang lebih besar untuk berputar di kampung, bukan langsung keluar bersama barang yang didatangkan dari tempat lain.

 

Semua Tidak Berjalan Sendirian

Cerita Friwen tentu tidak melulu soal swadaya tanpa bantuan dari luar. Sejak beberapa tahun terakhir, ada kemitraan dengan The Asia Foundation lewat program bernama PAPeDA, yang dijalankan bersama Perkumpulan Kawan Pesisir Raja Ampat. Bedanya, pendampingan ini tidak berhenti pada sekadar memberi informasi soal skema Perhutanan Sosial, tapi ikut mendorong perubahan dari tingkat kampung sampai menarik perhatian pemerintah kabupaten.

 

Pada tahap PAPeDA 4 yang dijalankan di Kampung Friwen, fokusnya memperkuat pemahaman warga soal skema Hutan Desa sebagai bagian dari menjaga ekosistem mangrove. Tahap berikutnya, PAPeDA 5, memperluas cakupannya lagi, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas usaha masyarakat, sampai membangun jejaring dan mendorong dukungan kebijakan di level daerah.

 

Salah satu buah dari proses ini adalah mulai munculnya pembicaraan soal Bantuan Keuangan Ekologi sebagai bagian dari kebijakan fiskal Kabupaten Raja Ampat, semacam insentif daerah untuk kampung-kampung yang serius menjaga ekosistemnya sendiri. Uang dan pelatihan dari mitra luar berfungsi mempercepat sesuatu yang arahnya sudah jelas ditentukan warga sendiri, bukan menentukan arah baru yang asing bagi mereka. Barangkali ini juga yang membuat program semacam ini bertahan lebih lama dibanding proyek-proyek pemberdayaan yang datang dan pergi begitu saja begitu masa hibahnya habis.

 

Akhir Kata

Ada satu hal yang terus terngiang setelah menelusuri cerita ini. Raja Ampat, yang selama ini dikenal dunia karena keindahan bawah lautnya, ternyata menyimpan kekuatan lain yang justru tumbuh di daratan, di balik rimpang-rimpang bakau yang dulu dianggap sebelah mata.

 

Kekuatan itu ada di tangan mama-mama yang tahu cara mengubah buah pahit jadi tepung yang bisa disulap jadi pizza. Ada di keputusan seorang perempuan yang menanggalkan seragam kerja kantoran demi sepatu bot berlumpur. Ada di keberanian menegur langsung siapa pun yang coba merusak alam, tanpa menunggu aparat datang lebih dulu.

 

Mungkin ini pelajaran yang sering kita lupakan, bahwa ketahanan pangan tidak selalu harus dicari jauh-jauh lewat teknologi canggih atau kebijakan besar dari pusat. Kadang, jawabannya sudah ada di halaman belakang kampung sendiri, tinggal menunggu ada yang mau kembali mendengarkannya, seperti yang dilakukan mama-mama Friwen pada rimba bakau mereka. Bagi mereka, hutan memang bukan sekadar bentang alam hijau di antara pulau-pulau, melainkan ruang hidup, sumber penghidupan, sekaligus warisan yang harus dijaga agar generasi berikutnya masih sempat menikmatinya.

 

Semoga cerita dari Friwen ini bisa jadi pengingat, bahwa menjaga alam dan mengisi perut bukan dua hal yang harus dipilih salah satu. Keduanya bisa berjalan beriringan, asal ada yang mau mulai dari langkah kecil, seperti menanam kembali sebatang mangrove di pesisir yang nyaris gundul.

 

Seluruh proses ini berjalan tanpa pernah menyingkirkan pariwisata sebagai musuh. Justru sebaliknya, pariwisata dan pangan lokal di Friwen coba dirangkul jadi satu ekosistem yang saling menopang. Wisatawan datang untuk laut, tapi lewat sayur di piring makan mereka di homestay, tanpa sadar mereka juga ikut menopang kebun-kebun mama-mama di seberang selat. Sebuah simbiosis yang jarang terpikirkan, padahal masuk akal sekali kalau mau direnungkan lebih dalam.

 

Saya jadi berpikir, mungkin selama ini kita terlalu sering menempatkan konservasi dan ekonomi sebagai dua kutub yang berlawanan, seolah menjaga alam berarti harus rela hidup miskin, atau sebaliknya, mengejar kesejahteraan berarti harus rela mengorbankan hutan dan laut. Cerita Friwen membuktikan sebaliknya. Ketika mangrove dijaga dengan sungguh-sungguh, ikan kembali banyak, kepiting kembali ada, buah aibon kembali bisa dipanen, dan dari situ pula ekonomi kampung ikut bergerak. Tidak ada yang perlu dikorbankan, asal ada kemauan untuk sabar merawatnya dari nol, seperti yang sudah dilakukan mama-mama Friwen sejak 2014 hingga hari ini.

 

Saya menutup catatan ini dengan satu bayangan sederhana. Suatu hari nanti, mungkin seorang wisatawan yang baru selesai snorkeling di Selat Dampier akan duduk di sebuah homestay, memesan pizza, tanpa tahu bahwa tepung yang dipakai berasal dari buah pahit yang dulu hampir dilupakan, diproses oleh tangan mama-mama yang juga sama yang menjaga hutan tempat ia baru saja berenang. Kalau itu benar-benar terjadi, berarti lingkaran yang dirintis Friwen sejak lebih dari satu dekade lalu sudah sampai pada tujuannya, menyambungkan laut, hutan, dan meja makan jadi satu cerita yang sama.